pengembangan-tenaga-teknis-menengah
Sumber Photo : http://www.skma.org/links-mainmenu-210/album- skma-mainmenu-238.html
Penguatan sumberdaya manusia (SDM) bidang kehutanan harus dikembangkan dengan pembentukan kembali Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), yang merupakan tenaga pioner dilapangan dalam pengelolaan hutan agar lebih baik. Terputusnya rantai tenaga teknis menengah kehutanan yang menguasai teknis kehutanan sangat dirasakan berdampak terhadap pengelolaan hutan.
Pengelolaan hutan tidak dapat dipandang sebagai permasalahan kecil yang cukup diatasi dengan perubahan kondisi alam, dari hutan alam menjadi hutan tanaman atau dari lahan gundul/gersang di tanami pohon agar menjadi hutan kembali. Pengalaman selama ini menunjukan kebijakan pengelolaan hutan tanpa pemahaman dengan pengalaman lapangan yang cukup tidak dapat menyelesaiakan permasalahan kehutanan.
Perubahan hutan alam menjadi hutan tanaman tidak menyelesaikan masalah kehutanan Indonesia hanya dalam pendapatan negara berupa PSDH namun secara keseluruhan perubahan tersebut berdampak pada aspek lain sehingga menggangu ekosistem yang ada. Pendapatan tersebut tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu perlu pengalaman lapangan dengan masa kerja mengabdi yang panjang sehingga dapat mengambil kebijakan yang pasti dalam penentuan pengelolaan hutan kedepannya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut tenaga teknis menengah kehutanan yang didik di Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) adalah salah satu carauntuk menjawab permasalahan tersebut. Sarjana kehutanan (S1) yang didik di kampus-kampus tidak dapat menyelesaikan permasalah terbukti dari kondisi yang dirasakan penulis saat ini. Hal ini di pandang akibat kurangnya pengalaman dan masa pengabdian untuk memahami hutan dan permasalahannya. Seyogyanya sarjana kehutanan yang dihasilkan merupakan lulusan SKMA yang telah mengabdi dihutan lebih kurang 2-3 tahun meningkatkan pengetahun setingkat Diploma (D1-D3) . Selanjutnya yang berpotensi mengabdi dilapangan setelah sekuranynya 2-3 tahun dapat meningkatkan pendidikan Diploma Ahli (D4), hingga menjadi Spesialis kehutanan (S2), sampai Doktor Ahli (Phd).
Sistem pendidikan jalur cepat sekarang dengan perrekrutan tenaga kehutanan tingkat Sarjana Kehutanan (S1) dalam waktu 5-10 tahun menduduki jabatan pengambil kebijakan dalam pengelolaan hutan dirasa sangat cepat tanpa pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang hutan dan poermasalahnya, sehingga cenderung lebih mementingkan emosi dan pengaruh tekanan politik atau keinginan seseorang atau kelompok. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi kelestarian hutan. Tidak jarang kebijakan selalu berubah-ubah namun tidak membawa kearah perbaikan. Kebijakan yang dikeluarkan seakan tidak berpihak kepada hutan dan perbaikan kehutanan. Salah satu kebijakan yang sangat terasa adalah kebijakan percepatan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada hutan produksi.
Awal pengembangan HTI adalah pada lahan kritis/gundul yang tidak berhutan, namun saat ini HTI dikembangkan pada hutan alam produksi yang masih baik atau hutan sekunder yang masih memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna. Perubahan hutan alam produksi sekunder menjadi HTI tentu sangat berdampak terhadap ekosistem setempat, ditambah lagi tanaman yang ditanaman merupakan jenis tanaman Akassia.sp yang bukan merupakan jenis tanaman endemik sehingga perubahan akan terasa dari hulu hingga ke hili termasuk supplay makanan bagi ikan dan biota air lainnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa unsur hara dari hutan merupakan sumber makan dalam bentuk rantai makanan bagi biota air lainnya. Sehingga denan ini pemikiran akan perlunya pengalaman kerja di lapangan akan makna dan arti hutan dan permasalahannya sangatlah penting. Salah satu cara dengan mengembangkan kembali Sekolah Kehutaan Menengah Atas (SKMA) sebagai tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki pengalaman yang panjang nantinya. Akhirnya harapan kita akan kelestarian hutan dan jayalah rimbawan Indonesia dapat terwujud.
